Gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K)

Pemerintah optimistis gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) yang melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negera (BUMN), mampu mendongkrak produksi pangan nasional.

Deputi Menteri Negara BUMN, Megananda Daryono, saat panen perdana padi benih "Petroseed" di Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jatim, Kamis, mengatakan, GP3K yang diprakarsai Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah ini berhasil meningkatkan produktivitas padi. 

"Dari GP3K ini, produktivitas lahan diharapkan meningkat rata-rata satu ton setiap hektarenya. Yang semula enam ton bisa naik jadi tujuh ton, bahkan hingga lebih dari delapan ton per hektare sawah. Sedangkan yang di Madiun, bisa mencapai sekitar 8,5 ton per hektarenya," ujar Megananda.

Menurut dia, peningkatan produktivitas tersebut menyusul kegiatan intesifikasi pertanian melalui GP3K, di antaranya adalah penyediaan benih unggul, penyediaan pupuk, pembukaan lahan baru, penyewaan lahan ke petani, pinjaman lunak, serta pendampingan.

"Saat ini sudah ada empat perusahaan BUMN yang turut serta dalam upaya menaikkan jumlah stok pangan nasional melalui GP3K. Perusahaan tersebut adalah PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pusri dan anak-anak perusahaanya, serta Perum Perhutani," paparnya.

Dari keempat perusahaan BUMN tersebut, lanjutnya, telah terkumpul dana yang mencapai Rp1,8 triliun. Dana ini untuk langkah intensifikasi di sekitar 570 ribu hektare lahan pertanian di seluruh Jawa, Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan, hingga Bali.

Disamping intensifikasi, GP3K juga mengadakan pembukaan lahan baru. Pada tahun ini total lahan baru yang dibuka mencapai 100 ribu hektare. Yang meliputi, PT Sang Hyang Seri membantu membuka 40 ribu hektare sawah, PT Pertani 30 ribu hektare, dan PT Pusri 30 ribu hektare.

"Harapan kami, melalui GP3K produksi padi bisa bertambah 2 juta ton, sehingga rencana impor beras 1,6 juta ton bisa dibatalkan," ujar Megananda, berharap.

Ia menambahkan, secara garis besar, GP3K ini dibuat untuk mendukung pencapaian surplus pangan nasional serta budi daya tanaman kepada petani. Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan produktivitas padi, jagung, dan kedelai pada tingkat yang optimal. 

Sekdaprov Jatim Rasiyo menyatakan, selain BUMN, sebenarnya BUMD dan juga perusahaan swasta bisa andil dalam gerakan ini. Harapannya, BUMD dan swasta juga ikut berpartisipasi mendongkrak produksi pangan nasional sehingga tidak perlu impor beras.

Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menyatakan siap untuk ikut andil dalam menyuseskan program surplus beras nasional sebesar 10 juta ton pada tahun 2012 melalui GP3K.

Bupati Madiun Muhtarom mengatakan, andil tersebut diwujudkan dengan adanya hasil panen petani Kabupaten Madiun yang mengalami "over" produksi sekitar 164.000 ton setara beras pada musim panen jelang akhir tahun 2011. Hasil panen tersebut di antaranya diperoleh dari kegiatan pertanian melalui GP3K.


Sumber